Dina Syafitri
Jakarta — Di tengah ancaman krisis pangan global dan maraknya kejahatan yang mengintai sektor pangan nasional, Polri mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Melalui inovasi yang digagas oleh Kombes Pol Budi Purwatiningsih, S.E., M.H., peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan ke-63 Tahun 2025 di Sespim Lemdiklat Polri, lahirlah sebuah terobosan bernama “Pengembangan Knowledge Management System (KMS) sebagai Strategi Nasional Penanggulangan Kejahatan Pangan.”
Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga soal keamanan, keadilan distribusi, dan integritas sistem.
Di lapangan, sektor ini kerap diguncang berbagai praktik ilegal seperti pemalsuan pupuk bersubsidi, pengoplosan beras, manipulasi harga di tingkat petani, hingga penyalahgunaan jalur distribusi bahan pangan.
Lemahnya koordinasi antar lembaga, belum adanya basis data terintegrasi, serta rendahnya literasi keamanan pangan di masyarakat turut memperparah kondisi tersebut.
Melihat kompleksitas masalah itu, Kombes Budi menilai penegakan hukum di bidang pangan tak bisa berjalan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang terpadu, sistemik, dan berkelanjutan.
“Penegakan hukum di bidang pangan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sistem pengetahuan yang mampu menghubungkan informasi, kebijakan, dan tindakan lintas sektor, ” jelas Kombes Budi.
Melalui proyek perubahan ini, Budi mengusulkan pengembangan Knowledge Management System (KMS) sebagai strategi nasional dalam menanggulangi kejahatan pangan.
KMS dirancang untuk menghimpun, mengelola, dan menyebarluaskan informasi serta pengetahuan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan masyarakat.
Sistem ini akan dilengkapi dengan Teknologi digital terintegrasi, Sistem pelaporan terpadu untuk deteksi dini dan penindakan cepat terhadap kejahatan pangan, Platform edukatif untuk meningkatkan literasi keamanan pangan masyarakat.
Pada jangka pendek, fokus diarahkan pada penyusunan regulasi dasar dan desain awal sistem aplikasi.
Tahapan jangka menengah difokuskan pada pelatihan lintas sektor dan uji coba sistem di lapangan.
Sedangkan jangka panjang diarahkan pada integrasi KMS ke dalam sistem kelembagaan Polri serta perluasan kolaborasi antar lembaga terkait pangan.
“Proyek ini memadukan unsur manusia, sistem, teknologi, dan kebijakan untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berdaya guna jangka panjang, ” tambahnya.
Inovasi KMS ini diharapkan menjadi instrumen strategis yang memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan yang aman, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan dukungan penuh dari Sespim Lemdiklat Polri, proyek ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi kebijakan keamanan pangan nasional.
Melalui pendekatan berbasis data, pengetahuan, dan kolaborasi lintas institusi, Polri berupaya memastikan bahwa ketahanan pangan Indonesia bukan hanya terjaga secara fisik, tetapi juga terlindungi secara hukum dan sistemik.
(Berry)
