Dina Syafitri
Jakarta — Divisi Humas Polri hari ini, Selasa (7/4/2026), kembali menegaskan komitmennya terhadap integritas proses rekrutmen terpadu Polri Tahun Anggaran 2026. Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, dalam kegiatan doorstop di Lobby Lantai 1 Divisi Humas Polri, secara gamblang menyampaikan bahwa seluruh tahapan rekrutmen akan tetap mengedepankan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH). Prinsip ini, ujar Johnny, merupakan arahan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
“Rekrutmen terpadu Polri tetap mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Artinya seluruh proses dilakukan secara objektif, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ” ujar Johnny Eddizon Isir.
Secara khusus, Kadiv Humas memberikan penekanan pada penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026. Ia menegaskan bahwa penerimaan hanya akan dilakukan melalui satu jalur, yaitu jalur reguler, tanpa adanya kuota khusus. Pihak kepolisian mengimbau seluruh calon peserta dan keluarga mereka untuk tidak tergiur oleh tawaran kelulusan yang mengatasnamakan Polri.
“Rekrutmen Akpol hanya melalui jalur reguler. Tidak ada kuota khusus. Kami mengimbau kepada seluruh peserta dan keluarga agar tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, ” tegas Johnny.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa hingga saat ini, jumlah pendaftar calon Taruna-Taruni Akpol Tahun 2026 secara online mencapai 7.988 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.432 peserta telah berhasil melewati tahap verifikasi dan kini berhak melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya, yang saat ini sedang memasuki pemeriksaan administrasi.
Kadiv Humas juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan segala bentuk praktik penipuan atau percaloan yang terjadi dalam proses rekrutmen ini. Laporan dapat disampaikan melalui berbagai kanal resmi, termasuk layanan pengaduan Divisi Propam Polri, hotline rekrutmen di nomor 0821-1685-877, Bareskrim Polri, maupun kepolisian di tingkat daerah.
“Apabila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah bayaran, jangan ditanggapi. Jika sudah terjadi, segera laporkan. Jika melibatkan anggota Polri, akan diproses oleh Propam. Jika melibatkan masyarakat sipil, akan dilakukan penegakan hukum sesuai aturan, ” jelasnya.
Lebih lanjut, Johnny menyampaikan bahwa rekrutmen Taruna-Taruni Akpol merupakan bagian dari investasi jangka panjang Polri. Proses ini bertujuan untuk mencetak calon pimpinan masa depan yang siap memimpin institusi dalam kurun waktu 25 hingga 30 tahun ke depan. Selain itu, Polri juga terus berupaya melakukan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan di seluruh lembaga pendidikan kepolisian, termasuk Akpol. Evaluasi ini fokus pada penguatan nilai-nilai kepribadian dan penghapusan praktik kekerasan, khususnya dalam relasi antara senior dan junior.
“Sejak reformasi 1998, Polri telah mengedepankan kultur polisi sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemampuan komunikasi, serta pendekatan pelayanan yang humanis, ” ungkap Johnny.
Di akhir keterangannya, Johnny mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mendukung proses rekrutmen terpadu Polri. Dukungan ini dipandang sebagai kontribusi penting dalam upaya membangun sumber daya manusia yang unggul demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
