AmeliaRiski_JIS Sumbar
BALI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya integritas para surveyor dalam menjaga tata kelola pertanahan Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025 yang digelar di Bali, Selasa (25/11/2025). Di hadapan ratusan ahli survey kadaster dari berbagai daerah, ia mengingatkan bahwa para surveyor sering menjadi pintu awal yang disasar oleh mafia tanah.
Dalam pidatonya, Menteri Nusron menyebut bahwa persoalan pertanahan di Indonesia bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan pertarungan besar atas sumber daya agraria yang memiliki nilai ekonomi dan strategis sangat tinggi. Ia menekankan agar anggota MASKI tidak menjadi alat kelompok yang ingin merebut lahan dengan cara curang dan tidak bertanggung jawab.
Ia kembali menyinggung kasus “Pagar Laut” yang mencuat pada awal masa jabatannya, dengan menilai bahwa kasus tersebut tidak mungkin muncul tanpa campur tangan oknum surveyor. Menurutnya, tanah adalah sumber daya yang tidak dapat diciptakan manusia, sehingga godaan untuk memanipulasi proses pertanahan selalu ada di lapangan. Hal ini harus dilawan dengan integritas dan standar profesional yang kuat.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa kejahatan pertanahan umumnya bermula dari tahap pengukuran. Di sinilah posisi surveyor menjadi sangat menentukan. Dua aspek krusial yang kerap menjadi objek rekayasa adalah aspek fisik dan aspek pengakuan. Manipulasi dokumen dapat saja terjadi, tetapi tidak akan pernah bertahan jika data fisik tanah sudah kokoh dan diverifikasi dengan benar.
Dalam kerangka tersebut, ia menilai MASKI memiliki peran strategis sebagai mitra ATR/BPN dalam memperbaiki manajemen administrasi pertanahan dan sistem land tenure yang masih menyisakan banyak persoalan. Dengan ratusan anggota di 26 provinsi, MASKI dianggap memiliki kekuatan teknis untuk memperkuat pengawasan, akurasi pengukuran, dan keandalan data pertanahan di seluruh Indonesia.
Menteri Nusron juga mengajak seluruh peserta untuk berkomitmen memperbaiki manajemen pertanahan yang selama ini menjadi momok karena tumpukan masalah dan potensi konflik. Ia berharap MASKI dapat menjadi garda depan dalam memastikan bahwa proses pertanahan berjalan sesuai regulasi, transparan, dan bebas manipulasi.
Pada gelaran Munas MASKI 2025 yang berlangsung hingga 27 November mendatang, Menteri Nusron turut meninjau sejumlah booth yang menampilkan inovasi peralatan survey terbaru. Turut hadir mendampingi, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging beserta jajaran.
