AmeliaRiski_JIS Sumbar
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Rakor ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri tersebut diikuti oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring. Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melakukan analisa dan evaluasi capaian program ketahanan pangan tahun sebelumnya. Ia menegaskan, Indonesia berhasil mencatat prestasi strategis dengan tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak sepanjang tahun 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rakor ini kami gelar sebagai langkah konsolidasi dan kolaborasi agar strategi ketahanan pangan tahun 2026 dapat berjalan lebih baik, ” ujar Brigjen Langgeng dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).
Di sektor hulu, Polri berperan aktif sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dan lembaga pembiayaan. Melalui kolaborasi dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses permodalan bagi petani melalui program Kredit Usaha Rakyat atau KUR, guna mengatasi kendala modal produksi.
Program tersebut telah diimplementasikan di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis. Para petani binaan mendapatkan akses kredit modal usaha untuk kembali menanam jagung sekaligus memperluas lahan pertanian yang sebelumnya tidak produktif.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp 180 triliun. Pembiayaan tersebut difokuskan untuk sektor pertanian, termasuk penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional.
Selain dukungan permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memastikan perlindungan terhadap petani dari fluktuasi harga yang merugikan. Polri berupaya mencegah hasil panen petani dijual murah kepada tengkulak dengan memperkuat kerja sama bersama Perum Bulog.
Bulog akan menyerap hasil panen jagung petani berdasarkan Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026. Dalam kebijakan tersebut, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga pembelian Rp 6.400 per kilogram.
“Fokus utama kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong harga pembelian yang berpihak kepada petani, yakni Rp 6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog, ” jelas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini dirancang untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan skema pembiayaan yang terukur, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026, Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sebagai fondasi ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung Indonesia.
Updates. 
Linda Sari 
